Modal Sosial dan Dinamika Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan
Penulis |
---|
Dosen: |
Tanggal Terbit |
03 Juni 2025 |
Kategori |
Jurnal Nasional Terakreditasi [SINTA 4] |
Penerbit |
JURNAL PARADIGMA, Journal of Sociology Research and Education |
Kota / Negara |
Manado / Indonesia |
Volume |
Volume 6. Nomor 1 |
Halaman |
37-52 |
ISSN |
Online 2774-6984 |
E-ISSN |
Online 2774-6984 |
DOI |
10.53682/jpjsre.v6i1.11660 |
URL |
https://ejurnal.unima.ac.id |
Abstrak |
Transformasi sosial-ekonomi melalui pengembangan desa wisata menuntut integrasi modal sosial, yaitu kepercayaan, jaringan dan resiprositas, agar inisiatif berbasis masyarakat lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam peran dimensi modal sosial dalam memfasilitasi partisipasi aktif warga, mobilisasi sumber daya lokal, dan inovasi produk pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal di tiga desa terpilih di Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data meliputi social mapping, wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis tematik kolaboratif yang melibatkan partisipan sebagai mitra reflektif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepercayaan antar anggota masyarakat dan terhadap institusi lokal menjadi fondasi koordinasi kolektif. Jaringan internal memfasilitasi organisasi dan forum kolaborasi, sedangkan kemitraan eksternal membuka akses dukungan teknis dan sumber daya. Praktik resiprositas meningkatkan solidaritas dan keberlanjutan aksi bersama. Sintesis antardimensi mengungkap sinergi yang memperkuat mobilisasi, inovasi, dan identitas budaya desa. Modal sosial merupakan faktor kunci dalam pemberdayaan komunitas dan pembangunan desa wisata berkelanjutan. Disarankan penguatan forum musyawarah rutin, penyediaan platform digital kolaboratif, formaliasi mekanisme pinjammeminjam aset, serta program pelatihan berkelanjutan. Pendekatan ini layak dijadikan blueprint untuk replikasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal di wilayah lain. |